Sejarah Singkat Kabupaten Tulang Bawang

 Masa Pra Kemerdekaan RI

Dalam sejarah kebudayaan dan perdagangan di Nusantara, Tulang Bawang digambarkan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, disamping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad ke-4 seorang pejiarah Agama Budha yang bernama Fa-Hien, pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya, To-Lang P'o-Hwang (Tulang Bawang) di pedalaman Chrqse (pulau emas Sumatera). Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pusat kerajaan Tulang Bawang, namun ahli sejarah Dr. J. W. Naarding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di hulu Way Tulang Bawang (antara Menggala dan Pagardewa) kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala.

Seiring dengan makin berkembangnya kerajaan Che-Li-P'o Chie (Sriwijaya), nama dan kebesaran Tulang Bawang sedikit demi sedikit semakin pudar. Akhirnya sulit sekali mendapatkan catatan sejarah mengenai perkembangan kerajaan ini.

Ketika Islam mulai masuk ke bumi Nusantara sekitar abad ke-15, Menggala dan alur sungai Tulang Bawang yang kembali marak dengan aneka komoditi, mulai kembali di kenal Eropa. Menggala dengan komoditi andalannya Lada Hitam, menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenis yang didapat VOC dari Bandar Banten. Perdagangan yang terus berkembang, menyebabkan denyut nadi Sungai Tulang Bawang semakin kencang, dan pada masa itu kota Menggala dijadikan dermaga "BOOM", tempat bersandarnya kapal-kapal dari berbagai pelosok Nusantara, termasuk Singapura.

Perkembangan politik Pemerintahan Belanda yang terus berubah, membawa dampak dengan ditetapkanya Lampung berada dibawah pengawasan langsung Gubernur Jenderal Herman Wiliam Deandles mulai tanggal 22 November 1808. Hal ini berimbas pada penataan sistem pemerintahan adat yang merupakan salah satu upaya Belanda untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Pemerintahan adat mulai ditata sedemikian rupa, sehingga terbentuk Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga (Kebuayan). Wilayah Tulang Bawang sendiri dibagi dalam 3 kebuayan, yaitu Buay Bulan, Buay Tegamoan dan Buay Umpu (tahun 1914, menyusul dibentuk Buay Aji).

Sistem Pemerintahan Marga tidak berjalan lama, dan pada tahun 1864 sesuai dengan Keputusan Kesiden Lampung No. 362/12 tanggal 31 Mei 1864, dibentuk sistem Pemerintahan Pesirah. Sejak itu pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan kolonial Belanda mulai dilakukan termasuk di Kabupaten Tulang Bawang.

Pada zaman pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi di daerah yang dijuluki "Sai Bumi Nengah Nyappur” ini. Dan akhirnya sesudah Proklamasi kemerdekaan RI, saat Lampung ditetapkan sebagai daerah Keresidenan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Tulang Bawang dijadikan wilayah Kewedanaan.
Masyarakat Tulang Bawang percaya wilayah mereka merupakan bandar dagang yang ramai dan strategis. Tempat tersebut dulunya banyak disinggahi oleh pedagang dari berbagai tempat, seperti dari Banten, Gujarat dan Cina.

Legenda tersebut dilatarbelakangi dengan kisah kapal Cina dan Pulau Daging. Diceritakan bahwa dahulu ada armada kapal Cina yang berniat memonopoli perdagangan di daerah Rantau Tijang, atau sekarang disebut dengan Menggala.

Keberadaan China kemudian diserang oleh dua bangsawan Tulang Bawang dengan membawa pasukan. Pasukan China dikepung dan berhasil dikalahkan. Armada kapal China ditenggelamkan di suatu rawa-rawa dan pasukannya yang terbunuh.

Dengan adanya legenda tersebut, rawa-rawa itu kemudian diberi nama Rawa Kapal China dan Pulau Daging.

Masa Kemerdekaan RI

Sejalan dengan perkembangan Negara RI, maka setelah Lampung memisahkan diri dari Propinsi Sumatera Selatan, dengan membentuk Propinsi Lampung, maka status Menggala juga ditetapkan sebagai kecamatan di bawah naungan Kabupaten Lampung Utara.

Proses berdirinya Tulang Bawang tidak begitu saja terjadi. Diawali dari rencana sesepuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah yang sejak tahun 1972 merencanakan mengembangkan Propinsi Lampung menjadi 10 Kabupaten/Kota, maka pada tahun 1981, Pemerintah Propinsi membentuk 8 Lembaga Pembantu Bupati, yang salah satunya adalah Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26/502 tanggal 8 Juni 1981 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara Wilayah Propinsi Lampung.

Dalam kurun waktu dari tahun 1981 sampai dengan 1997, telah terjadi pergantian Pejabat Pembantu Bupati selama beberapa masa bakti, yang dijabat oleh:

Drs. Hi. M. Yusup Nur (masa bhakti 1981 s.d: 1985).
Kardinal, BA (masa bhakti 1985 s.d. 1989)
Drs. Hi. Somali Saleh (masa bhakti 1989 s.d. 1993)
Drs. Rukhyat Kusumayudha (masa bhakti 1993 s.d. 1994)
Drs. Tamanuri (masa bhakti 1994 s.d. 1996)
Hi. Santori Hasan, SH. (masa bhakti 1996 s.d. 1997)